Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan PUM Kemendagri) Bahtiar meminta kepala daerah melakukan kewaspadaan dini atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

Tak hanya itu, Bahtiar juga berpesan agar kepala daerah mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal itu disampaikannya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Kewaspadaan dini yang dimaksud Bahtiar, yakni serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berbagai potensi konflik tersebut perlu dicegah karena dapat menghambat pembangunan.

Upaya ini, kata Bahtiar, dapat dilakukan dengan memberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing daerah.

Menurutnya, Kesbangpol memiliki tugas sentral sebagai intelijen daerah dalam membangun kewaspadaan melalui pendeteksian dini terhadap berbagai potensi masalah di daerah.

“Saya kira ini penting disampaikan kepada Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda. Kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, Bapak/Ibu dibantu Kesbangpol,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menganalogikan keberadaan Kesbangpol serupa mata dan telinga bagi kepala daerah, yang berperan mendeteksi berbagai gangguan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

Kendati demikian, peran tersebut tentunya tidak mengenyampingkan sumbangsih dari perangkat daerah lainnya.

“Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain lain, ini (laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” terang Bahtiar.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah membuat keberadaannya perlu diberi dukungan.

Dukungan tersebut, seperti menempatkan sumber daya manusia yang andal dan bekal anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujar Bahtiar.

“Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain lain, ini (laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” terang Bahtiar.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah membuat keberadaannya perlu diberi dukungan.

Dukungan tersebut, seperti menempatkan sumber daya manusia yang andal dan bekal anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujar Bahtiar.

Selain itu, lanjut Bahtiar, kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti dengan partai politik, DPRD, dan kekuatan politik di daerah.

"Kepala daerah ini kepalanya Forkopimda, ia harus bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD dan kekuatan politik di daerah," imbuhnya.

Bahtiar menambahkan, kepala daerah juga perlu membina hubungan baik dengan komunitas intelijen di daerah. Ini sebagai upaya untuk membantu mendeteksi segala ancaman dan membangun kewaspadaan dini.

Di sisi lain, kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama di daerah juga perlu dibina dengan baik. Apalagi bangsa Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan latar belakang yang beragam.

Bahtiar menyebutkan, Ormas merupakan salah satu bentuk hak konstitusi warga negara yang perlu dibina.

Jangan sampai, menjamurnya Ormas hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi potensi menjalarnya pemahaman di luar ideologi Pancasila.

Source: https://wartakota.tribunnews.com

Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) perlu diawaki oleh sumber daya manusia (SDM) yang andal. Hal itu disampaikannya secara virtual, dalam Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kesbangpol dalam rangka cegah dini dan deteksi dini pada Tahun Anggaran 2021, di The Green Forest Resort, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (6/6/2021).

“Kesbangpol diharapkan diisi atau diawaki SDM yang memahami pikiran-pikiran dalam rangka untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kesbangpol juga diharapkan memiliki perencanaan yang mengeksekusi program-program, setelah itu mengevaluasinya,” katanya.

Selain itu, lanjut Mendagri, untuk mengantisipasi dan menyikapi timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi di daerah, perlu adanya upaya dan langkah strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya tersebut berkaitan dengan tindakan deteksi dini (preemtif) dan cegah dini (preventif) atas berbagai potensi konflik yang ada.

“Kesbangpol diharapkan memiliki kemampuan mendeteksi, menginventarisasi potensi-potensi yang dapat mengganggu persatuan kesatuan bangsa yang dapat melunturkan wawasan kebangsaan, NKRI, Indonesia yang plural,” imbuhnya.

Tindakan itu, lanjut Mendagri, meliputi mengidentifikasi masalah, potensi konflik yang ada, serta identifikasi intoleransi yang dapat memecah bangsa. Selanjutnya, kata Mendagri, perlu pula melakukan langkah mencari solusi dan mengelola potensi tersebut agar tak menjadi peristiwa yang menimbulkan persoalan. Selain itu, langkah ini sebagai upaya menjaga situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat (kamtramtibmas) daerah serta kerukunan nasional tetap terjaga.

Melalui kegiatan yang digagas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen Kepolisian Republik Indonesia itu, Mendagri juga mengungkapkan peran Kesbangpol sangat sentral dalam urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut, kata Mendagri, esensinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan NKRI, mengembangkan wawasan kebangsaan, serta menjaga bangsa yang plural di tengah keberagaman baik suku, bangsa, ras, dan agama.

“Untuk itu, upaya untuk memperkuat Kesbangpol terutama kualitas dan kuantitas SDM ini sangat penting, Kesbangpol perlu diawaki oleh personil yang cukup, dan personil yang berkualitas,” pungkasnya.

source perubahannews.com

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab. Pekalongan mengadakan acara Silaturrohmi Kebangsaan Keluarga Besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia seluruh Propinsi Jawa Tengah secara Virtual dengan tema "Budaya Saling Memaafkan Memperkokoh Persatuan Bangsa dan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara" Di Hotel Marlin Wiradesa. (1/06/2021)

Dalam sambutanya Ketua DPW LDII Jawa Tengah Prof Dr Singgih Tri Sulistiyono menyebutkan dengan mengambil tema "Budaya saling memaafkan memperkokoh persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara" pihaknya meminta keluarga besar LDII meningkatkan ukhuwah baik secara internal maupun eksternal dengan ormas lain. Nilai-nilai kebangsaan harus semakin dirapatkan jangan sampai terkoyak.

Sambutan Kakanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad mengapresiasi LDII yang mengatakan agar kita semua bagaimana hidup rukun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai anak bangsa, katanya, kita bersyukur atas jasa para pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan terbukti ampuh mewujudkan kebhinekaan tunggal ika meski ada perbedaan agama dan ratusan suku bangsa

lebih lanjut "Sudah lama saya kenal LDII tepatnya sejak sekitar 2005. Namun sampai sekarang tetap terjalin baik kegiatannya sangat positif bahkan patut dikembangkan ormas lain,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua MUI Jateng Dr Ahmad Darodji dalam tausiyahnya menyebutkan "sebagai umat Islam maupun anak bangsa kita ini ibarat satu tubuh. Artinya, ketika salah satu anggota tubuh ada yang sakit maka organ yang lain ikut merasakan sakit itu".

Maka sebagai sesama muslim bahkan dengan penganut agama lain pun harus saling kuat menguatkan sehingga bisa hidup harmonis dalam kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila,” kata Ahmad Darodji.
"Disebutkan sebagai anak bangsa perlu hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Perbedaan yang muncul janganlah menjadi perpecahan namun agar menjadi harmonisasi baik sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harisehari-hari".

Menurut H.Umar selaku ketua DPD LDII Kabupaten Pekalongan menyampaikan,"Kegiatan ini bertujuan untuk silaturrohmi dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan segala unsur lembaga keagamaan di Kabupaten Pekalongan beserta pemerintah, disamping itu kami mengharapkan pertemuan ini rutin diadakan." ujarnya.

Ketua LDII Kabupaten Pekalongan melaporkan silaturahmi di Hotel Marlin Wiradesa juga dihadiri oleh MUI, FKUB, Kesbangpol, NU, Muhammadiyah, Rifaiyyah, Kemenag serta pengurus LDII.

Kepala Kantor kesbangpol Mewakili Bupati Pekalongan menghadiri acara Kegiatan Penutupan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial Korps Marinir TA 2021 serta Peresmian Renovasi Tugu Letnan KKO Soetomo, oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jendral TNI (Mar) Suhartono, M.Tr. (Han), di Tugu Letnan KKO Soetomo Dusun Karangpucung, Desa Wanarata, Kec Bantarbolang. Kab Pemalang, Jumat (28/05/2021) 

Dalam sambutannya Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono menyampaikan "bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat memantapkan kemannunggalan TNI AL dengan Rakyat guna menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan NKRI".

"Tugu Letnan KKO Soetomo sebagai penanda peristiwa sejarah perjuangan bangsa di zaman perang kemerdekaan dan saat ini bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah bagi masyarakat sekitar, serta nilai-nilai patriotik dari para pejuang yang disimbolkan dalam bentuk bangunan bersejarah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus bangsa Indonesia”.

Lebih lanjut Dankormar mengucapkan "terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak terkait khususnya masyarakat Desa Wanarata serta jajaran Forkopimda Kabupaten Pemalang atas bantuan serta kontribusi yang telah diberikan kepada Korps Marinir dan TNI Angkatan Laut".

Sambutan Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat S. T juga menyampaikan sambutannya "mari kita kenang kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan Bangsa Indonesia dan semoga dengan Kegiatan Penutupan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial Korps Marinir TA 2021, serta Peresmian Renovasi Tugu Letnan KKO Soetomo ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda kita dan bisa digunakan sebagai tempat wisata, khususnya wisata pendidikan".

Selain itu Wakil Bupati Pemalang mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Komandan Korps Marinir berkenan menyelenggarakan kegiatan karya bakti dan bakti sosial di Desa Wanarata Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi beban kebutuhan masyarakat terutama di masa pandemi covid 19 seperti sekarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Korps Marinir Mayor Jendral TNI (Mar) Suhartono, M.Tr. (Han) beserta Rombongan, Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, BSc, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat S.T, Bupati Pekalongan diwakili oleh Ka Kantor Kesbangpol Haryanto Nugroho, S.STP Komandan Lanal Tegal Ridwan A. M.Tr. Hanla. CHRMP, Ka Polres Pemalang AKBP Ronny Tri Prasetyo Nugroho, S.I.K., M.SI, Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf. Irvan Christian Tarigan, S.IP. M.Han, Ka Dinas Sosial Kab Pemalang Drs. Slamet Masduki. MH, Ka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Drs. Sapardi. M.Si, Camat Bantarbolang Drs. Abdul Rahman, M.Si, Kapolsek Bantarbolang, AKP Kholik, Danramil 09 Bantarbolang Kapten Inf Mukahir, Kepala Desa Wanarata Elok Rakhmawati, dan Tokoh masyarakat dan tamu undangan  lainnya.