Artikel

[Gambar]

Di tengah kondisi pandemi covid 19 yang semakin meningkat yang mngakibatkan rasa kekhawatiran akan kondisi kesehatan dan ekonomi. Terselip kekhawatiran berkurangnya rasa kebangsaan dan mengendornya semangat cinta tanah air. Berangkat dari keprihatinan tentang perhatian Instansi-instansi Pemerintah di lingkup wilayah kecamatan. Terkait pemasangan simbol-simbol negara yang masih kurang, baik itu pemasangan Lambang Negara maupun Bendera Negara Sang Merah Putih.

Kesbangpol Kabupaten Pekalongan pada Jum’at lalu melakukan kegiatan inspeksi / monitoring ke beberapa Instansi Pemerintah, BUMN / BUMD yang berada di wilayah kecamatan. Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho, S.STP beserta para anggota dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) masing-masing. “Kegiatan ini kami namakan MOKES / Motoran Kesbangpol”, kata Haryanto.

“Kami sebagai institusi yang membidangi kehidupan kebangsaan, merasa cukup prihatin dengan kesadaran kawan-kawan sesama institusi / aparat pemerintah. Jangan sampai Simbol-simbol Negara yang kita pasang di kantor-kantor dalam kondisi sudah jelek / rusak dsb. Masa’ kalah dengan simbol organisasi atau bendera organisasi”. Imbuhnya.

Instansi yang dilakukan inspeksi antara lain Kantor Camat, Kantor Desa, Sekolah, UPT dinas, BUMD dsb. Dari instansi-instansi tersebut masih ditemukan Bendera Merah Putih yang sudah rusak dan lusuh masih terpasang. “Tadi ada 1 (satu) instansi yang langsung mengganti bendera yang lusuh dengan bendera yang baru”. Ucap Haryanto. Kegiatan seperti ini akan dilaksanakan ke semua wilayah kecamatan di Kabpaten Pekalongan.

Kegiatan ini mendasari Undang-undang No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selain itu bahwa kita sudah menyampaikan Himbauan melalui surat Bupati Pekalongan No.001 / 02118 tanggal 25 Mei 2021 tentang pemasangan Simbol-simbol Negara.

BUPATI FADIA : "OPD JANGAN HAMBURKAN ANGGARAN"

KAJEN – Sehari setelah sertijab, Bupati Fadia Arafiq, SE,MM dan Wakil Bupati H. Riswadi, SH, langsung tancap gas gelar Rapat Dinas Pemkab pada Selasa siang (29/6) di Setda, setelah pagi sebelumnya mengikuti virtual peringatan Harganas 2021.
Kegiatan yang diiikuti oleh Plh. Sekda M.Yulian Akbar, para Staf Ahli Bupati, asisten sekda dan para Kabag serta jajaran Kepala OPD, berlangsung dengan santai tetapi sangat serius.

Dalam rapat tersebut Bupati Fadia menyampaikan bahwa Ia dan Wakil Bupati Riswadi akan bekerja dengan sebaik mungkin dalam 3,5 tahun ke depan dan fokus membangun Kabupaten Pekalongan untuk maju ke arah yang lebih baik, sesuai Visi SETARA sejahtera, adil dan merata berbudaya Gotong Royong.

Dirinya berharap seluruh Kepala OPD dan ASN dapat bersatu untuk bekerjasama dengan baik supaya visi misi membangun Kabupaten Pekalongan dapat tercapai.
‘’Saya juga minta untuk para Kepala dinas dan seluruh ASN agar satu komando, satu suara dan tidak terpecah-pecah. Jangan sampai ada yang menghambat karena kita akan kerja gas pol, jika ada yang lambat akan kita tinggal" ungkapnya serius.

[Gambar]

Bupati juga menegaskan bahwa masing-masing dinas harus bisa membuat program-program yang jelas, baik dan bermanfaat secara langsung untuk masyarakat.
‘’Jadi saya mau kalau membuat program harus bagus, benar-benar yang bermanfaat. Karena kalau tidak jelas arah dan tujuannya saya tidak akan memberikan anggaran dan saya berani berbuat seperti itu karena saya tidak mau ngecer-ngecer anggaran yang akhirnya tidak jadi apa-apa. Tidak ada yang namanya visi misi dinas, tetapi tegak lurus dengan visi misi Bupati - Wakil Bupati yang merupakan janji politik pada saat kampanye sehingga harus diwujudkan bersama. Jadi itu untuk ditekankan,’’ tegasnya.

[Gambar]

Wakil Bupati Riswadi menambahkan bahwa diawali melalui Rapat Dinas ini, semua pihak yang terlibat di pemerintahan dapat bersungguh-sungguh untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Sehingga, tujuan puncak dari pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
‘’Saya menyadari, kami memiliki waktu yang pendek, masa kerja kita hanyalah 3,5 tahun. Efektif APBD murni hanya 2 tahun anggaran. Oleh karena itu kami minta kerjasama yang baik dalam mengimplementasikan visi misi kami yang bekerja dalam situasi sulit seperti saat ini,’’ kata Wakil Bupati Riswadi.

Menyelesaikan tugas dengan baik adalah sebuah kesuksesan dan membuat sesuatu menjadi lebih baik adalah tantangan.

SUKSES & SELAMAT 

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pekalongan melalui Kasi Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan M. Farikh Arisoni terjun langsung ke lapangan guna verifikasi Organisasi Kemasyaratakan di Kantor Sekretariat DPC Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara (PPPN) Kab. Pekalongan pada Kamis (17/06/2021) 

Ketua LSM Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara Cholidin Mengatakan " P3N bergerak di bidang petani Porang, untuk kegiatan menanam dan Budi daya Porang, karena kami melihat peluang untuk menanam Porang sangat baik sekali"

"Semoga bisa menghimpun dan menyatukan para petani porang untuk meningkatkan taraf hidup petani" harapannya

Dalam kunjungannya, Soni mengatakan, bahwa tugasnya adalah sesuai dengan tupoksi yang berkenaan dengan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

“Sekarang kita dalam tatanan melaksanakan verifikasi monitoring dan verifikasi keberadaan ormas yang ada di Jl. madukaran Kec. Kedungwuni,” katanya.

Menurutnya, Ormas adalah salah satu potensi pembangunan yang dapat berdaya serta bermanfaat dalam rangka mendukung program-program pemerintahan.

“Sangat bermanfaat dalam men-support, mendukung program pemerintah, tapi tentunya kita harus melihat bentuk keabsahan secara hukum dari pada keberadaan Ormas tersebut,” ujarnya.

Tim terpadu pengawasan Ormas di kabupaten Pekalongan yg beranggotakan Pasi Intel Kodim 0710, Kasat intel Polres Pekalongan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kajen dan Kasi Ketahanan Ekonomi seni Budaya Agama dan kemasyarakatan kesbangpol (SNI). 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan mengadakan Sosialisasi P4GN & Program Desa Bersinar, Acara tersebut diadakan selama 2 hari dari tanggal 15 hingga 16 Juni 2021. Kegiatan tanggal 15 Juni 2021 bertempat di aula kecamatan Kedungwuni dan tanggal 16 Juni 2021 bertempat di kecamatan Kajen.

[Gambar]

Haryanto Nugroho, kepala Kesbangpol kabupaten Pekalongan mengatakan Kami dari tim koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kami bekerjasama dengan BNNK Batang untuk memperingati hari Anti narkoba 26 Juni 2021 mendatang "kami mengadakan sosialisasi di 2 kecamatan yakni kecamatan Kedungwuni dan kajen dengan tema perang melawan narkoba. Kami ada program pembentukan desa Bersinar." Katanya.

dijelaskan juga narkoba sudah masuk ke kabupaten Pekalongan terutama kecamatan, bahkan ke desa-desa sehingga diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menangkal ancamannya. Dengan adanya pencanangan Desa Bersih Narkoba di kabupaten Pekalongan ini ia berharap agar setiap desa ini mampu memiliki daya tangkal yang kuat terhadap godaan narkoba, "Ketika narkoba ini masuk ke desa dan desa sudah menyatakan komitmennya dalam perang melawan narkoba, maka tidak menutup kemungkinan bandar bisa menguji apakah desa ini benar-benar bersih dari narkoba dengan melakukan segala cara" Pintanya didampingi Kasi Ketahanan Ekonomi Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan M Farikh Arisoni.

"Peredaran gelap narkoba saat ini tidak hanya menyasar orang dewasa dan remaja saja namun juga menyasar kepada anak-anak. Untuk itu diperlukan sinergitas guna memerangi peredaran barang haram tersebuti," kata Kepala BNN Kabupaten Batang Khrisna Anggara, saat menyampaikan materi Sosialisasi Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar). 

Secara demografis, Indonesia dengan penduduk yang lebih dari 255 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. “Secara geografis wilayah kita yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar diseluruh wilayah indonesia,” katanya.

Kegiatan ini di ikuti oleh Para Aparatut Desa, toko masyarakat dan karang taruna se kecamatan kedungwuni dan kecamatan kajen, Dinas Kesehatan dan Dinas PMD P3A dan PPKB Kab. Pekalongan (SNI). 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Politik dan PUM Kemendagri) Bahtiar meminta kepala daerah melakukan kewaspadaan dini atas persoalan yang terjadi di masyarakat.

Tak hanya itu, Bahtiar juga berpesan agar kepala daerah mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal itu disampaikannya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Kewaspadaan dini yang dimaksud Bahtiar, yakni serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berbagai potensi konflik tersebut perlu dicegah karena dapat menghambat pembangunan.

Upaya ini, kata Bahtiar, dapat dilakukan dengan memberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing daerah.

Menurutnya, Kesbangpol memiliki tugas sentral sebagai intelijen daerah dalam membangun kewaspadaan melalui pendeteksian dini terhadap berbagai potensi masalah di daerah.

“Saya kira ini penting disampaikan kepada Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda. Kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, Bapak/Ibu dibantu Kesbangpol,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menganalogikan keberadaan Kesbangpol serupa mata dan telinga bagi kepala daerah, yang berperan mendeteksi berbagai gangguan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

Kendati demikian, peran tersebut tentunya tidak mengenyampingkan sumbangsih dari perangkat daerah lainnya.

“Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain lain, ini (laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” terang Bahtiar.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah membuat keberadaannya perlu diberi dukungan.

Dukungan tersebut, seperti menempatkan sumber daya manusia yang andal dan bekal anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujar Bahtiar.

“Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dan lain lain, ini (laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya,” terang Bahtiar.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu kepala daerah membuat keberadaannya perlu diberi dukungan.

Dukungan tersebut, seperti menempatkan sumber daya manusia yang andal dan bekal anggaran yang cukup.

“Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujar Bahtiar.

Selain itu, lanjut Bahtiar, kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti dengan partai politik, DPRD, dan kekuatan politik di daerah.

"Kepala daerah ini kepalanya Forkopimda, ia harus bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD dan kekuatan politik di daerah," imbuhnya.

Bahtiar menambahkan, kepala daerah juga perlu membina hubungan baik dengan komunitas intelijen di daerah. Ini sebagai upaya untuk membantu mendeteksi segala ancaman dan membangun kewaspadaan dini.

Di sisi lain, kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama di daerah juga perlu dibina dengan baik. Apalagi bangsa Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan latar belakang yang beragam.

Bahtiar menyebutkan, Ormas merupakan salah satu bentuk hak konstitusi warga negara yang perlu dibina.

Jangan sampai, menjamurnya Ormas hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi potensi menjalarnya pemahaman di luar ideologi Pancasila.

Source: https://wartakota.tribunnews.com

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab. Pekalongan mengadakan acara Silaturrohmi Kebangsaan Keluarga Besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia seluruh Propinsi Jawa Tengah secara Virtual dengan tema "Budaya Saling Memaafkan Memperkokoh Persatuan Bangsa dan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara" Di Hotel Marlin Wiradesa. (1/06/2021)

Dalam sambutanya Ketua DPW LDII Jawa Tengah Prof Dr Singgih Tri Sulistiyono menyebutkan dengan mengambil tema "Budaya saling memaafkan memperkokoh persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara" pihaknya meminta keluarga besar LDII meningkatkan ukhuwah baik secara internal maupun eksternal dengan ormas lain. Nilai-nilai kebangsaan harus semakin dirapatkan jangan sampai terkoyak.

Sambutan Kakanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad mengapresiasi LDII yang mengatakan agar kita semua bagaimana hidup rukun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai anak bangsa, katanya, kita bersyukur atas jasa para pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan terbukti ampuh mewujudkan kebhinekaan tunggal ika meski ada perbedaan agama dan ratusan suku bangsa

lebih lanjut "Sudah lama saya kenal LDII tepatnya sejak sekitar 2005. Namun sampai sekarang tetap terjalin baik kegiatannya sangat positif bahkan patut dikembangkan ormas lain,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua MUI Jateng Dr Ahmad Darodji dalam tausiyahnya menyebutkan "sebagai umat Islam maupun anak bangsa kita ini ibarat satu tubuh. Artinya, ketika salah satu anggota tubuh ada yang sakit maka organ yang lain ikut merasakan sakit itu".

Maka sebagai sesama muslim bahkan dengan penganut agama lain pun harus saling kuat menguatkan sehingga bisa hidup harmonis dalam kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila,” kata Ahmad Darodji.
"Disebutkan sebagai anak bangsa perlu hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Perbedaan yang muncul janganlah menjadi perpecahan namun agar menjadi harmonisasi baik sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harisehari-hari".

Menurut H.Umar selaku ketua DPD LDII Kabupaten Pekalongan menyampaikan,"Kegiatan ini bertujuan untuk silaturrohmi dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan segala unsur lembaga keagamaan di Kabupaten Pekalongan beserta pemerintah, disamping itu kami mengharapkan pertemuan ini rutin diadakan." ujarnya.

Ketua LDII Kabupaten Pekalongan melaporkan silaturahmi di Hotel Marlin Wiradesa juga dihadiri oleh MUI, FKUB, Kesbangpol, NU, Muhammadiyah, Rifaiyyah, Kemenag serta pengurus LDII.