Artikel

KAJEN- Kesbangpol Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan menggelar Sosialisasi, Diskusi Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Provinsi Jawa Tengah 2021. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (22/5) di Aula Lt 2 Ruang rapat 1 Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan.
Kaban Kesbangpol Prop Jateng melalui Kepala Kesbanpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas partisipasinya peserta dalam kegiatan diskusi kali ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan melahirkan gagasan strategis bagi pelaksanaan proses koordinasi dan komunikasi politik.
“Koordinasi dan komunikasi politik tidak boleh hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan tertentu namun harus membangun etika terutama terkait nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara,” ujarnya.
Menurutnya, konsekuensi logis negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila mengharuskan semua pihak menjaga dan memelihara serta berupaya memperbaiki iklim demokrasi dengan berbagai cara.
“Pola dan cara komunikasi harus dikritisi dalam setiap kontestasi penyampaian pesan politik. Melalui kegiatan ini diharapkan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi kehidupan sehari-hari, bisa berorganisasi dan bernegara dengan baik dan berkualitas, dapat memahami peran penting hak berpolitik,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi Gerindra Iskandar Zulkarnain mengatakan, tatanan politik di Indonesia, pada tahun 1971 masih multi partai atau memiliki banyak partai politik, pada tahun 1974 masuk dalam mono loyalitas, yaitu hanya terdapat 3 partai politik yakni PPP, Golkar dan PDI.
“Sementara tahun 1998 muncul reformasi, kemudian pada tahun 1999 Pemilu digelar dan muncul banyak partai Politik lagi,” katanya.
Di Kabupaten Pekalongan partai politik yang masuk nominasi dan mendapatkan kursi di parlemen yaitu ada 7 (tujuh), yaitu PKB, PDIP, Golkar, PPP, PAN, Gerindra dan PKS. “Kemajuan teknologi itu ada positif dan negatifnya tergantung kita dalam menyikapi hal tersebut. Dalam bentuk apapun intoleransi atau radikalisme tidak akan dibenarkan. Sekarang situasi dan kondisi politik sudah bagus dan sudah sangat kondusif,” tuturnya.
Anggota Komisi A DPRD Propinsi Jateng Moh Sholeh mengatakan, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Kebhinekaan adalah tanggungjawab bersama untuk bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif.
“Nilai toleransi dan gotong royong perlu atau harus dikembangkan di dalam masyarakat khususnya kaum milineal,” katanya.
Dikatakannya, demokrasi ke depan harus diimbangi pers yang seimbang, adanya musyawarah dari tingkat bawah, dan peran aktif masyarakat berpolitik. Demokrasi harus didasarkan pada kesepakatan. Dalam perencanaan pembangunan ada usulan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.
“Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, agar kinerja pemerintah sesuai dengan yang direncananakan dan sesuai dengan alurnya,” paparnya.
Peran aktif masyarakat dalam bidang politik, ini dapat dilihat dalam pilkades, pilkada, pilgub dan pemilu. Ke depan saya meyakini dalam berpolitik akan ada pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang rasional.
“Akan semakin banyak masyarakat yang dapat memperbandingkan antara calon dengan calon lainnya terutama perbandingan dari kinerja. Sekarang kebebasan menyatakan pendapat, berdiskusi, dan berkumpul sudah sangat terbuka,” tandasya.

source pekalonganberita.com

Kedewasaan beragama perlu ditumbuhkan secara terus menerus sehingga dapat memupuk kerukunan hidup hormat menghormati didalam kehidupan beragama yang toleran.

Demikian sambutan Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Jawa Tengah yang dibacakan oleh Kakesbangpol Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho, S.STP pada kegiatan sosialisasi Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan oleh Badan Kesbangpol Propinsi Jateng di Aula Lt 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (18/5/2021).

Hadir dalam kegiatan, Anggota DPRD komisi D Alberto Agung Satria Hermawan, Anggota DPRD komisi E Abdul Hamid, S.Pd I, Anggota DPRD komisi B H Sofyan Sumadi, serta para peserta kegiatan.

Ditambahkannya, Kegiatan sosialisasi ini untuk mendorong antar umat beragama sehingga kehidupan dlm masyarakat akan sejuk dan kondusif. Selain itu juga mendorong peran pemeluk beragama dan penghayat kepercayaan untuk semakin aktif dan berkarya melalui program aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

“salah satu contohnya di Jawa Tengah adanya berbagai keyakinan dan kepercayaan dan tempat ibadah yang kadang saling berdampingan tetapi dalam berkehidupan nampak guyub rukun,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, agar dapat diaplikasikan dan menghasilkan rumusan yang strategis pola pembangunan kerukunan beragama dan Penghayat Kepercayaan yang kontekstual dan dapat dirasakan sampai tataran akar rumput.

“Perbedaan akan menjadi luar biasa ketika kita mampu bahwa perbedaan dijadikan kekuatan utk peningkatan kemajuan bangsa dlm kerangka kebhinekaan dan NKRI,” katanya.

Salah satu pemateri, Ketua Komisi E DPRD Propinsi Jawa Tengah Abdul Hamid, menuturkan toleransi antar agama, suku dan ras adalah tidak mempertentangkan perbedaan dan Tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

“Kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, jangan sampai disusupi oleh narasi-narasi atau dalil-dalil keagamaan yang tujuannya untuk kepentingan individu/kelompok,” katanya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Agung Satria Hermawan, mengatakan toleransi yang berarti memahami, saling memahami saling mengerti dan membuka diri dalam beragama menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

“di negara kita, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” terangnya.

Sementara, Angoota Komisi B DPRD Jawa Tengah H.Sofyan Sumadi menjelaskan, Pemerintah Menjamin, melindungi dan mendorong semua kehidupan beragama dalam toleransi serta kerukunan sehingga tidak terjadi disintegrasi.

“pemetaan masalah pembangunan dibidang agama dapat disusun dengan cara membuat matrik antara tugas pemerintah dengan lembaga lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beragama diantaranya, saling menerima keberadaan umat agama lain, mengerti kebutuhan, saling percaya dan ada kemauan tumbuh secara bersama,” terangnya.

source pekalonganberita.com

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pekalongan melakukan kegiatan monitoring keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kabupaten Pekalongan, hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (5/5/2021)

Tim terpadu pengawasan Ormas di kabupaten Pekalongan yg beranggotakan Pasi Intel Kodim 0710, Kasat intel Polres Pekalongan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kajen dan Kasi Ketahanan Ekonomi seni Budaya Agama dan kemasyarakatan kesbangpol menyasar alamat ormas yg mendaftarkan keberadaanya yaitu LSM Peduli Pekalongan yang beralamat di kec. Kedungwuni kab. Pekalongan

Kedatangan tim diterima oleh Ketua LSM Peduli Pekalongan Sujono didampingi Sekretaris Subkhi beserta Jajaran Pengurusnya.

Kepala Kantor Kesbangpol melalui kasi ketahanan ekonomi seni budaya agama dan kemasyarakatan M. Farikh Arisoni menghimbau kepada ormas yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran sesuai mekanisme yang berlaku baik itu melalui Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM sedangkan kepada ormas yang terlah terdaftar maupun memiliki Badan Hukum agar melaporkan kegiatan kepada Kantor Kesbangpol Kab Pekalongan, agar kami dapat ikut memantau kegiatan dimasyarakat dan diharapkan Ormas/LSM dapat turut serta berpartisipasi dalam mendukung kelancaran program pembangunan di Kabupaten Pekalongan.